300x250 AD TOP

Kamis, 05 Maret 2020

Tagged under:

Kerugian di Balik Status Negara Maju

Oleh: Wiwit Widayani, SH.I

Sebagai warganegara asli Indonesia,  pasti terkejut dengan keputusan AS merevisi kategori Negara berkembang dan memasukkan Indonesia sebagai Negara maju.
(https://www.cnbcindonesia.com/news/20200223090238-4-139847/as-coret-ri-sebagai-negara-berkembang-kini-jadi-negara-maju)

Wajar saja sebagai warganegara asli Indonesia terkejut, karena merasakan kehidupan sehari-hari di negeri ini yang tidak mudah, jauh dari realita negara maju. 

Muncul pertanyaan, apakah tulus Amerika memberi gelar negara maju untuk Indonesia? 

Jika ditelisik lebih dalam, revisi  kategorisasi negara berkembang, sehingga Indonesia masuk kategori negara maju,  sebenarnya lebih cendrung menguntungkan Amerika Serikat.

Hal ini  mempermudah Amerika Serikat melakukan investigasi dan mencari tahu apakah terdapat praktik ekspor yang tidak fair, seperti pemberian subsidi untuk komoditas tertentu di Indonesia.
Indonesia juga dirugikan karena peniadaan GSP dengan status menjadi negara maju bisa menyebabkan meningkatnya beban tarif bagi produk ekspor asal Indonesia yang selama ini mendapat insentif. Saat ini  ada total 3.572 produk Indonesia memperoleh fasilitas GSP.
(https://kumparan.com/kumparanbisnis/sebutan-negara-maju-bisa-rugikan-indonesia-kok-bisa-1stfBs00mA4)
 
Indonesia dikategorikan negara maju, jangan memunculkan sikap euforia, hilang kewaspadaan terhadap jebakan bahaya AS.

Keadaan ini harusnya membuka wawasan publik bahwa di balik masing-masing kategori negara maju dan berkembang justru ada muatan penjajahan politik dan ekonomi. 
Revisi status Indonesia dan Negara lain sebagai Negara maju justru merugikan dan menegaskan hegemoni AS atas perdagangan global 
berbentuk rekayasa negara besar AS melalui tangan WTO di bawah naungan PBB.

Waspadalah, karena awal berdirinya PBB sendiri adalah bentuk perlawanan negara Eropa yang bersatu karena takut menghadapi kekuatan Khilafah Islam saat itu yang aktif melakukan penaklukan. Kini PBB kerap dijadikan perpanjangan kerakusan AS menghisap keuntungan dari berbagai negeri.

0 comments:

Posting Komentar